Tugas dan Kewenangan

TUGAS DAN WEWENANG  KPU KOTA BEKASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD:

1. Menjabarkan program dan melaksanakan  anggaran serta menetapkan jadwal di  kota Bekasi ;
2. Melaksanakan semua tahapan  penyelenggaraan di Kota Bekasi  berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan;
3. Membentuk PPK,PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya ;
4. Mengkoordinasikan dan memgendalikan tahapan  penyelenggaraan  oleh PPK,PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
5. Menyampaikan daftar  pemilih kepada KPU Provinsi Jawa Barat
6. Memutakhirkan data pemilih  berdasarkan  data kependudukan  yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur ,bupati, dan walikota terakhir  dan  menetapkan sebagai daftar pemilih;
7. Menetapkan dan mengumumkan hasil  rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota  Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah  Kota Bekasi  berdasarkan hasil rekapitulasi  penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
8. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah  dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di Kota Bekasi  yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK.
9. Membuat berita acara  penghitungan suara  dan sertifikat penghitungan suara serta wajib  menyerahkan  kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu  Kota Bekasi  dan KPU Provinsi Jawa Barat.
10. Menerbitkan keputusan KPU Kota Bekasi  untuk mengesahkan hasil Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi  dan mengumumkannya.
11. Mengumumkan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi terpilih  sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan  di Kabupaten/Kota  yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
12. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kota Bekasi ;
13. Mengenakan saksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK,anggota PPS, sekretaris KPU Kota BEKASI  dan Pegawai Sekretariat KPU Kota Bekasi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi dari Panwaslu Kota BEKASI   dan/atau ketentuan peraturan perundang- undangan;
14. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaran Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kota Bekasi  kepada masyarakat;
15. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu dan;
16. Melaksanakan tugas  dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU,KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang- undangan.

TUGAS DAN WEWENANG  KPU KOTA BEKASI DALAM  PENYELENGGARAAN PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kota Bekasi;
2. Melaksanakan semua tahapan  penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan;
3. Membentuk PPK,PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
4. Mengkoordinasikan dan memgendalikan tahapan  penyelenggaraan  oleh PPK,PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
5. Memutakhirkan data pemilih  berdasarkan  data kependudukan  yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur ,bupati, dan walikota terakhir  dan  menetapkan sebagai daftar pemilih;
6. Menyampaikan Daftar pemilih kepada KPU Provinsi ;
7. Melakukan  rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden  di Kabupaten/Kota yang bersangkutan  berdasarkan hasil rekapitulasi  penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
8. Membuat berita acara  penghitungan suara  dan sertifikat penghitungan suara serta wajib  menyerahkan  kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu kabupaten/ Kota  dan KPU Provinsi;
9. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi  Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
10. Mengenakan saksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan Pegawai Sekretariat KPU  Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten/Kota  dan/atau ketentuan peraturan perundang- undangan;
11. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaran Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
12. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu dan;
13. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan /atau  peraturan perundang – undangan.

TUGAS DAN WEWENANG  KPU KOTA BEKASI  DALAM  PENYELENGGARAANPEMILIHAN WALIKOTA dan WAKIL WALIKOTA BEKASI

1. Merencanakan  program dan   anggaran serta menetapkan jadwal  pemilihan walikota ;
2. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kota BEKASI, PPK, PPS dan KPPS dalam pemilihan Walikota  dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
3. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan  walikota  berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan;
4. Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam pemilihan Gubernur serta dalam pemilihan Walikota dam wilayah kerjanya;
5. Mengkoordinasikan,menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Walikota   berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
6. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan walikota;
7. Memutakhirkan data pemilih  berdasarkan  data kependudukan  yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur ,bupati, dan walikota terakhir  dan  menetapkan sebagai daftar pemilih;
8. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
9. Menetapkan calon walikota yang telah memenuhi persyaratan;
10. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan  suara pemilihan walikota  berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara  dari seluruh PPK di wilayah kota yang bersangkutan;
11. Membuat berita acara  penghitungan suara  serta membuat  sertifikat penghitungan suara dan  wajib  menyerahkan  kepada saksi peserta Pemilihan, Panwaslu  Kota  dan KPU Provinsi,
12. Menerbitkan keputusan  KPU Kabupaten/Kota  untuk mengesahkan hasil pemilihan bupati/walikota dan mengumumkannya;
13. Mengumumkan calon bupati/walikota  terpilih dan dibuat berita acaranya ;
14. Melaporkan hasil pemilihan bupati/walikota kepada  KPU Melalui KPU Provinsi;
15. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi  Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
16. Mengenakan saksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan Pegawai Sekretariat KPU  Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten/Kota  dan/atau ketentuan peraturan perundang- undangan;
17. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur,bupati dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat
18. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota
19. Menyampaikan hasil pemilihan bupati/walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  Provinsi, Menteri Dalam Negeri,bupati/walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
20. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU,KPU Provinsi ,dan atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEWAJIBAN   KPU KOTA BEKASI  DALAM  PENYELENGGARAAN PEMILU ANGGOTA DEWAN  PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN  RAKYAT DAERAH, PEMILU   PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN,  PEMILIHAN GUBERNUR, DAN WALIKOTA

1. Menyelenggarakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
2. Memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur, bupati dan walikota  secara adil dan setara;
3. Menyampaikan semua informasi  penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan  anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU  melalui KPU  Provinsi;
   Mengelola, memelihara dan merawat arsip /dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan  jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan  Kabupaten/Kota  dan lembaga  kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan  pedoman  yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;
6. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan;
7. Menyampaikan laporan  periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannnya kepada Bawaslu;
8. Membuat Berita Acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota  dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
9. Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap – tiap TPS pada tingkat  Kabupaten/Kota kepada peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
10. Melaksanakan keputusan DKPP; dan
11. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi  dan/atau  peraturan perundang – undangan.