Menuju WBK dan WBBM, KPU Kota Bekasi Deklarasikan Zona Integritas
Kota Bekasi - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi kembali menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola kelembagaan yang bersih dan berintegritas melalui kegiatan Penandatanganan Pakta Integritas Zona Integritas (ZI) yang dilaksanakan di Aula Kantor KPU Kota Bekasi pada Kamis (12/02/2026). Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam mendukung pembangunan Zona Integritas menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Acara tersebut dihadiri secara lengkap oleh Ketua KPU Kota Bekasi, Ali Syaifa AS, para Anggota KPU Kota Bekasi, serta seluruh jajaran Sekretariat KPU Kota Bekasi. Momentum penandatanganan pakta integritas ini bukan sekadar simbolik, melainkan menjadi penegasan komitmen bersama seluruh unsur pimpinan dan pegawai dalam membangun budaya kerja yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Dalam sambutannya, Ketua KPU Kota Bekasi, Ali Syaifa AS, menegaskan bahwa pembangunan Zona Integritas merupakan bagian dari agenda besar reformasi birokrasi yang harus dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan. Menurutnya, integritas merupakan fondasi utama dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.
“Penandatanganan Pakta Integritas ini bukan sekadar seremonial. Ini adalah ikrar moral dan komitmen hukum dari seluruh insan KPU Kota Bekasi untuk bekerja secara profesional, transparan, akuntabel, dan melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Integritas adalah harga mati dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu,” tegas Ali di hadapan seluruh jajaran.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa kepercayaan publik terhadap penyelenggara Pemilu tidak hanya dibangun melalui keberhasilan teknis penyelenggaraan tahapan, tetapi juga melalui konsistensi sikap dan perilaku aparatur dalam menjaga nilai-nilai integritas. Oleh karena itu, pembangunan Zona Integritas harus diwujudkan dalam tindakan nyata, mulai dari perencanaan program, pelaksanaan anggaran, pelayanan informasi publik, hingga pengelolaan sumber daya manusia.
Zona Integritas di lingkungan KPU Kota Bekasi difokuskan pada enam area perubahan utama, yakni Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, serta Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Keenam area tersebut menjadi kerangka kerja sistematis dalam membangun birokrasi yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Dalam pakta integritas yang ditandatangani, seluruh pimpinan dan jajaran Sekretariat menyatakan komitmen untuk menolak segala bentuk gratifikasi, tidak melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta menjunjung tinggi prinsip netralitas dan profesionalitas dalam menjalankan tugas. Selain itu, terdapat komitmen untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam pelayanan kepemiluan bagi masyarakat Kota Bekasi.
Kegiatan penandatanganan ini juga menjadi momentum refleksi bersama bahwa tantangan penyelenggaraan Pemilu ke depan semakin kompleks, sehingga dibutuhkan aparatur yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga kokoh dalam integritas dan etika pelayanan publik.
Dengan deklarasi dan penandatanganan Pakta Integritas Zona Integritas ini, KPU Kota Bekasi optimistis dapat memperkuat sistem pengawasan internal, meningkatkan kinerja organisasi, serta menjaga kepercayaan masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama dalam demokrasi. Komitmen ini diharapkan tidak berhenti pada tataran administrasi, melainkan terimplementasi secara nyata dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan.
Melalui langkah ini, KPU Kota Bekasi menegaskan tekadnya untuk terus menjadi lembaga penyelenggara Pemilu yang profesional, mandiri, berintegritas, serta mampu memberikan pelayanan publik yang prima demi terwujudnya demokrasi yang berkualitas di Kota Bekasi. (humas kpu kota bekasi)
