Berita Terkini

kota-bekasi.kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi menggelar rapat koordinasi dan sosialisasi regulasi penyusunan dan penataan Daerah Pemilihan (DAPIL) dalam pemilu legislatif DPRD Kota Bekasi tahun 2024 kepada perwakilan Partai Politik (Parpol), Bawaslu, Kesbangpol, Polres,dan Tata Pemerintah (Tapem) Kota Bekasi, Jum’at (25/11).
Kegiatan yang berlangsung di Kantor KPU Kota Bekasi tersebut dibuka oleh Ketua KPU Kota Bekasi, Nurul Sumarheni. "Kegiatan ini adalah salah satu tahapan penting menuju Pemilu 2024 karena akan menentukan arena kontestasi bagi para calon legislatif untuk mendulang suara rakyat," ujar Ketua KPU Kota Bekasi Nurul Sumarheni dalam sambutannya pada kegiatan Rapat Koordinasi dan Sosialisasi tersebut.
Pada sesi sosialisasi terkait penyusunan Dapil Pemilu 2024 Anggota KPU Kota Bekasi, Ali Syaifa mengatakan Sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan PKPU Nomor 6 Tahun 2022 ditegaskan bahwa dalam penataan dapil, ada tujuh prinsip yang harus menjadi pertimbangan, meliputi kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, proporsionalitas, integral wilayah, berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesivitas, dan kesinambungan.Berdasar data agregat kependudukan kecamatan yang disampaikan Kementerian Dalam Negeri kepada KPU, tercatat jumlah penduduk di Kota Bekasi sebanyak 2.470.972 jiwa sehingga alokasinya masih tetap 50 kursi DPRD.

Ali menambahkan sesuai PKPU Nomor 6 Tahun 2022, pada tahapan penataan dapil kali ini KPU kabupaten/kota harus membuat maksimal tiga rancangan dapil.
Selanjutnya rancangan dapil tersebut diumumkan kepada publik untuk meminta tanggapan masyarakat dan dilakukan uji publik, lalu diserahkan ke KPU RI melalui KPU Provinsi Jawa Barat.
"Kita membutuhkan kajian-kajian akademik, kita juga membutuhkan masukan dari masyarakat. Ini masih proses berjalan terkait bagaimana menata dapil DPRD Kota Bekasi ke depan. Apakah masih sama tetap enam dapil atau ada perubahan," kata Ali.